Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) membutuhkan koordinasi dan pengawasan yang terstruktur agar berjalan sesuai ketentuan serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Untuk itu, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Dr. Dra. Novalina, M.M., meminta seluruh Satuan Tugas (Satgas) MBG kabupaten/kota memperkuat koordinasi dan memastikan kesiapan pelaksanaan inspeksi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah masing-masing.
Penegasan tersebut disampaikan Sekdaprov saat memimpin Rapat Mekanisme Kerja Satgas MBG dan Tindak Lanjut Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 400.5/8544/SJ secara daring dan luring, di ruang kerja Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Kamis (05/11/2026).
Dalam arahannya, Sekdaprov menyampaikan bahwa rapat tersebut merupakan tindak lanjut atas arahan Menteri Dalam Negeri melalui surat edaran serta arahan Wakil Menteri Dalam Negeri bersama Deputi Badan Gizi Nasional (BGN) terkait pelaksanaan inspeksi SPPG di masing-masing kabupaten/kota.
“Pemerintah provinsi memiliki tugas untuk melakukan koordinasi dan memastikan pelaksanaan inspeksi sebagaimana yang telah diarahkan. Karena itu, kesiapan kabupaten/kota perlu dipastikan sejak awal, termasuk kesiapan tim, instrumen inspeksi serta mekanisme pelaporannya,” tegasnya.
Menurutnya, pelaksanaan inspeksi SPPG mulai dilaksanakan pada 6 November hingga 23 November 2026. Dengan demikian, seluruh kabupaten/kota diminta segera mempersiapkan langkah teknis, menyusun jadwal pelaksanaan, serta memastikan seluruh unsur yang terlibat memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing.
Sekdaprov menegaskan, keberhasilan pelaksanaan inspeksi tidak hanya bergantung pada Satgas MBG, tetapi juga membutuhkan koordinasi aktif dengan Koordinator Wilayah BGN di masing-masing kabupaten/kota. Sinergi kedua unsur tersebut diperlukan agar proses pemeriksaan berjalan efektif dan tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.
“Jangan sampai masing-masing pihak saling menunggu. Satgas menunggu koordinator, sementara koordinator juga menunggu Satgas. Karena itu, segera lakukan pertemuan dan koordinasi bersama agar ada kepastian mengenai jadwal serta pelaksanaan inspeksi,” ujarnya.
Sekdaprov juga meminta agar personel yang ditugaskan melakukan inspeksi benar-benar memahami instrumen pemeriksaan yang telah ditetapkan oleh BGN. Hal ini penting untuk memastikan setiap pemeriksaan dilakukan berdasarkan indikator yang jelas sehingga menghasilkan data dan informasi yang akurat.
Selain kesiapan teknis, Sekdaprov menekankan pentingnya kejelasan mekanisme pelaporan hasil inspeksi secara berjenjang, mulai dari tingkat kabupaten/kota hingga provinsi untuk selanjutnya diteruskan kepada Gubernur dan Kementerian Dalam Negeri.
Menurutnya, setiap tahapan pelaporan harus memiliki kejelasan mengenai petugas yang mengumpulkan data, pihak yang menerima laporan, serta penanggung jawab yang melakukan rekapitulasi dan pemantauan hasil inspeksi.
“Pastikan sistem pelaporannya jelas. Personel yang turun ke lapangan harus mengetahui kepada siapa laporan disampaikan, siapa yang mengoordinasikan seluruh data, dan bagaimana laporan tersebut diteruskan secara berjenjang,” jelasnya.
Sekdaprov turut meminta para Sekretaris Daerah kabupaten/kota selaku Ketua Satgas MBG agar melakukan pemantauan secara berkala terhadap perkembangan pelaksanaan inspeksi di wilayah masing-masing.
Ia mengingatkan bahwa hasil inspeksi tersebut menjadi bagian penting dalam mengevaluasi pelaksanaan Program MBG, sehingga setiap perkembangan maupun kendala di lapangan perlu segera diidentifikasi dan dikoordinasikan untuk mendapatkan tindak lanjut.
“Setiap kabupaten/kota harus memastikan pelaksanaan inspeksi berjalan sesuai jadwal. Progresnya perlu dipantau setiap minggu agar apabila terdapat kendala dapat segera dicarikan solusi bersama,” ungkapnya.
Sekdaprov berharap melalui rapat koordinasi tersebut, seluruh Satgas MBG kabupaten/kota dapat segera menindaklanjuti arahan pemerintah pusat, memperkuat komunikasi dengan Koordinator Wilayah BGN, serta memastikan kesiapan sumber daya manusia, instrumen pemeriksaan dan sistem pelaporan.
Turut hadir Kepala KPPG Provinsi Sulawesi Tengah Muhammad Aril Putra, S.STP., jajaran Satgas MBG Provinsi Sulawesi Tengah dan para pemangku kepentingan lainnya.
(Biro Administrasi Pimpinan)
