Penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi (SPIP-T) menjadi langkah penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada pencapaian pembangunan daerah. Untuk itu, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Dr. Dra. Novalina, M.M., mendorong penguatan penyusunan dan penerapan manajemen risiko strategis di seluruh perangkat daerah.
Hal tersebut disampaikan Sekdaprov saat memimpin Rapat Pembinaan SPIP-T Generik melalui Forum Group Discussion (FGD) Penyusunan Manajemen Risiko Strategis Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Triwulan IV Tahun 2026, di ruang kerja Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Kamis (05/11/2026).
Dalam arahannya, Sekdaprov menyampaikan apresiasi atas pendampingan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam memperkuat penerapan SPIP dan manajemen risiko di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
Menurutnya, pembinaan tersebut menjadi momentum penting untuk meningkatkan kapasitas aparatur, memperkuat koordinasi, serta memastikan pengelolaan risiko terintegrasi dengan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah.
“Melalui pendampingan ini, kita berharap dapat mempersiapkan penerapan manajemen risiko dengan lebih baik, sehingga ke depan seluruh perangkat daerah memiliki pemahaman dan komitmen yang sama dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan,” ujarnya.
Sekdaprov menegaskan, manajemen risiko tidak hanya menjadi bagian dari pemenuhan administrasi pemerintahan, tetapi harus diterapkan sebagai instrumen pengendalian yang dilaksanakan secara berkelanjutan melalui identifikasi, mitigasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap berbagai potensi risiko.
Untuk itu, ia mendorong agar pembinaan dilakukan secara lebih terarah melalui beberapa sesi diskusi yang melibatkan perangkat daerah berdasarkan sasaran strategis dan keterkaitan program pembangunan. Pendekatan tersebut diharapkan dapat menghasilkan identifikasi risiko yang lebih spesifik sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing perangkat daerah.
“Yang paling penting adalah bagaimana kita membangun pemahaman bersama, khususnya di tingkat pimpinan perangkat daerah, agar manajemen risiko benar-benar menjadi bagian dari komitmen dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan,” jelasnya.
Sekdaprov juga menekankan pentingnya membangun mekanisme pemantauan dan evaluasi secara berkala, sehingga setiap langkah mitigasi risiko dapat dilaksanakan dan diukur efektivitasnya.
Penyusunan manajemen risiko juga diarahkan untuk mencakup berbagai aspek strategis pemerintahan, mulai dari perencanaan, pendapatan daerah, penganggaran, hingga pelaksanaan program lintas perangkat daerah. Dengan demikian, potensi risiko yang dapat memengaruhi pencapaian target pembangunan dapat diantisipasi sejak tahap perencanaan.
Sekdaprov berharap melalui sinergi bersama BPKP, proses pembinaan dapat terus ditingkatkan, baik melalui sosialisasi, pendampingan teknis, maupun penguatan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan pemerintah daerah.
Turut hadir Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Tengah A. Haris, S.E., M.M., jajaran BPKP, serta pemangku kepentingan lainnya.
(Biro Administrasi Pimpinan)
