Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes., secara resmi membuka Bimbingan Teknis Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2025/Tahun Ukur 2026, yang berlangsung di Ruang Rapat Lantai III BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah, Selasa (23/6/2026).
Kegiatan ini diikuti jajaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) kabupaten/kota se-Sulawesi Tengah guna memperkuat pemahaman dan kapasitas dalam penginputan data serta pemenuhan indikator IPKD yang menjadi salah satu instrumen penilaian kinerja pengelolaan keuangan daerah.
Dalam sambutannya, Wakil Gubernur menegaskan pentingnya komitmen dan konsistensi pemerintah daerah dalam seluruh tahapan pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga evaluasi.
Menurutnya, perencanaan pembangunan harus selaras dengan penganggaran yang dituangkan dalam dokumen-dokumen strategis daerah, seperti RPJMD dan RKPD. Ketidaksesuaian antara perencanaan dan penganggaran berpotensi menjadi temuan dalam proses pemeriksaan dan evaluasi.
“Yang paling penting adalah komitmen dan konsistensi. Apa yang direncanakan harus sesuai dengan yang dianggarkan dan dilaksanakan. Jangan sampai ada perbedaan antara dokumen perencanaan dengan pelaksanaannya di lapangan,” tegasnya.
Wakil Gubernur juga mengingatkan di tengah kebijakan efisiensi anggaran, setiap rupiah yang dibelanjakan harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Tidak ada gunanya kegiatan banyak dan anggaran besar jika dampaknya tidak dirasakan rakyat. Yang kita kejar adalah kualitas dan hasilnya, bukan sekadar kuantitas kegiatan,” ujarnya.
Selain itu, Wakil Gubernur menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Menurutnya, seluruh proses pengadaan dan penggunaan anggaran harus dilakukan secara terbuka sesuai ketentuan yang berlaku guna menghindari persoalan hukum maupun temuan pengawasan.
Wakil Gubernur juga mengingatkan seluruh perangkat daerah agar tetap disiplin dalam pelaksanaan program dan tidak mengubah perencanaan hanya untuk menghabiskan anggaran di akhir tahun.
“Kalau perencanaannya sudah baik, laksanakan sesuai rencana. Jangan mengubah kegiatan hanya karena ingin mengejar penyerapan anggaran. Yang terpenting adalah manfaat dan hasil yang dicapai,” katanya.
Lebih lanjut, Wakil Gubernur menegaskan bahwa tujuan utama dari tata kelola keuangan yang baik adalah meningkatkan kinerja pemerintahan dan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), yang menjadi cerminan akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan keuangan daerah.
Di akhir sambutannya, Wakil Gubernur mengajak seluruh jajaran BPKAD kabupaten/kota untuk terus memperkuat koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah provinsi apabila menghadapi kendala dalam proses pengelolaan maupun penginputan data IPKD.
“Mari kita bergandengan tangan, saling berkoordinasi dan saling membantu. Jika ada yang belum dipahami, jangan ragu untuk berkomunikasi. Dengan kerja sama yang baik, kita dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah di Sulawesi Tengah,” pungkasnya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Dr. Dra. Novalina, M.M., Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pembangunan, Keuangan Daerah dan Desa Kemendagri Dr. Dra. Rochayati Basra, M.Pd., Kepala BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah A. Haris, S.E., M.M., Kepala BRIDA Provinsi Sulawesi Tengah Dr. Ir. Christina Shandra Tobondo, M.T., serta para pejabat dan peserta Bimtek dari seluruh kabupaten/kota se-Sulawesi Tengah.
Biro Administrasi Pimpinan
