Donggala_Gubernur Sulawesi Tengah Dr. H. Anwar Hafid, M.Si., menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan hak dan kesejahteraan masyarakat Kecamatan Rio Pakava, khususnya terkait program plasma perkebunan kelapa sawit.
Hal itu disampaikan Gubernur saat menghadiri dialog terbuka bersama masyarakat sekaligus Mengukuhkan Pengurus Anak Cabang (PAC) Front Pemuda Kaili dan Majelis Adat di Lapangan Desa Minti Makmur, Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala, Minggu (23/8/2026).
Dalam dialog tersebut, Gubernur menjelaskan bahwa pemerintah terus melakukan negosiasi dengan pihak perusahaan agar program plasma segera direalisasikan, sehingga masyarakat tidak harus menunggu hingga masa berlaku izin perusahaan berakhir.
“Untuk hak masyarakat, khususnya yang memiliki alas hak dan kawasan transmigrasi yang merupakan penugasan negara, pemerintah wajib melindunginya,” tegasnya
Ia meminta masyarakat tidak khawatir dan mempercayakan proses tersebut kepada pemerintah sembari terus mencari solusi terbaik bersama pihak perusahaan.
Menurut Gubernur, pihak perusahaan selama ini dinilai cukup kooperatif dalam berbagai pertemuan. Ia berharap perusahaan dapat memberikan hak masyarakat sekaligus berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan warga, mengingat aktivitas perkebunan kelapa sawit di wilayah tersebut cukup besar.
Selain persoalan plasma, Gubernur Anwar Hafid juga mendorong pembangunan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di wilayah tersebut. Ia mengaku telah lebih dahulu berupaya mencari investor pembangunan pabrik sebelum adanya pihak lain yang mengusulkan hal serupa.
Pengalaman saat menjadi Bupati Morowali, katanya, menunjukkan keberadaan pabrik sawit dapat meningkatkan harga Tandan Buah Segar (TBS) secara signifikan dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan petani.
“Kalau kebun plasma dan kebun masyarakat semakin berkembang, tentu perusahaan bisa kewalahan menampung hasil panen. Karena itu, keberadaan pabrik sangat penting,” jelasnya.
Gubernur yang juga pernah menjadi petani sawit tersebut menyatakan memahami persoalan yang dihadapi petani secara langsung. Ia akan terus mencari peluang pembangunan PKS, termasuk mendorong kemungkinan perusahaan yang telah beroperasi untuk membangun pabrik baru.
Ia bahkan merencanakan kunjungan ke kawasan perkebunan pada Oktober mendatang dan berencana bermalam di lokasi untuk melihat secara langsung kondisi kebun serta kehidupan masyarakat.
“Pengabdian kepada masyarakat tidak mengenal hari libur,” tegasnya, seraya meminta seluruh kepala dinas terus bekerja mengingat luas wilayah dan besarnya kebutuhan masyarakat Sulawesi Tengah.
Sementara itu, Perwakilan Aliansi Desa Tabiora, Wahab, mempertanyakan tindak lanjut rekomendasi terkait dua poin plasma yang hingga kini belum terealisasi. Menurutnya, penyelesaian yang sebelumnya dijanjikan dalam waktu tiga bulan telah terlewati, sementara persoalan tersebut telah berlangsung sekitar tujuh bulan.
Ia juga meminta kejelasan mengenai persoalan kompleks di perbatasan Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat, termasuk HGU Nomor 19 dan lahan sekitar 180 hektare yang disebut berada di luar area yang diperoleh sebelumnya.
Warga turut mengeluhkan adanya intimidasi dari pihak perusahaan dan meminta pemerintah segera menyelesaikan persoalan tersebut.
Gubernur menjelaskan bahwa persoalan wilayah perbatasan harus terlebih dahulu diselesaikan melalui kesepakatan resmi antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat. Setelah batas ditetapkan, pemerintah dapat melihat kondisi di lapangan dan mengambil keputusan berdasarkan batas wilayah yang telah disepakati.
“Kita selesaikan dulu batas provinsi. Setelah itu kita bisa melihat secara jelas persoalan di lapangan dan mengambil keputusan,” jelasnya.
Gubernur menegaskan pemerintah akan terus hadir dan mengawal berbagai aspirasi masyarakat dengan mengedepankan dialog, komunikasi, serta penyelesaian secara bersama-sama.
“Pemerintah harus hadir di tengah masyarakat. Kita tidak boleh hanya menerima laporan, tetapi harus turun langsung melihat persoalan dan mencari solusinya,” pungkasnya.
Turut hadir Dewan Ketua Forum Komunikasi Pembangku Adat Provinsi Sulawesi Tengah Drs.,KH. Husen Habibu, M.H.I , Ketua TP-PKK Provinsi Sulawesi Tengah Ir. Hj. Sry Nirwanti Bahasoan, para Kepala OPD, unsur Forkopimda, masyarakat Kecamatan Rio Pakava, tokoh masyarakat, tokoh adat, serta para pemangku kepentingan lainnya.
(Biro Administrasi Pimpinan)
