Wakil Gubernur Sulawesi Tengah dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes., menghadiri Sidang Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Tengah dalam rangka persetujuan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026, yang berlangsung di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Jumat (18/9/2026).
Dalam pendapat akhirnya, Wakil Gubernur menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, khususnya Badan Anggaran DPRD beserta seluruh fraksi, yang telah melakukan pembahasan Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) secara sungguh-sungguh, konstruktif, dan penuh tanggung jawab.
“Persetujuan bersama yang kita capai pada hari ini merupakan wujud nyata dari kemitraan antara pemerintah daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kesepakatan ini sekaligus menunjukkan komitmen bersama untuk memastikan bahwa kebijakan penganggaran daerah diarahkan kepada program dan kegiatan yang memiliki manfaat nyata bagi masyarakat.” ujarnya
Wakil Gubernur menegaskan, substansi Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 telah diselaraskan dengan perkembangan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah, serta kebutuhan prioritas pembangunan yang harus dilaksanakan hingga berakhirnya tahun anggaran 2026.
“Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah akan terus melakukan pengendalian dan pengawasan agar setiap program dan kegiatan yang telah dianggarkan dapat dilaksanakan secara tepat sasaran, tepat waktu, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat," katanya
Menurutnya, eksekutif dan legislatif memiliki peran serta tanggung jawab masing-masing sesuai kewenangan, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, hingga evaluasi pembangunan daerah.
“Dengan ditandatanganinya persetujuan bersama Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, maka eksekutif dan legislatif pada hakikatnya mempunyai tanggung jawab yang sama melalui fungsi dan kewenangannya masing-masing dalam rangka mencapai keberhasilan pelaksanaan pembangunan di Provinsi Sulawesi Tengah yang kita cintai ini.” ungkapnya
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Moh. Arus Abdul Karim dan dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Dr. Dra. Novalina, M.M., anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, serta jajaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
Menutup penyampaiannya, Wakil Gubernur berharap persetujuan bersama tersebut dapat menjadi pijakan dalam pelaksanaan program pembangunan daerah hingga akhir tahun anggaran 2026, dengan tetap berpedoman pada prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
Biro Administrasi Pimpinan
