Wakil Gubernur Sulawesi Tengah dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes., menegaskan bahwa pembangunan daerah tidak cukup hanya dengan membangun infrastruktur, tetapi harus diikuti dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi masyarakat.
“Tidak ada gunanya kita membangun gedung setinggi gunung kalau sumber daya manusia kita tidak maju dan masyarakat kita tidak sehat. Ini yang kami angkat sebagai kewajiban dasar,” tegas Wakil Gubernur saat menghadiri Sosialisasi dan Penguatan Pencegahan Kecurangan Program JKN bertema “JKN Bersih untuk Indonesia Sehat dan Kuat” di Ruang Polibu, Selasa (22/9).
Menurut Wakil Gubernur, kesehatan dan pendidikan merupakan fondasi penting dalam pembangunan Sulawesi Tengah. Karena itu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terus memperkuat akses masyarakat terhadap layanan dasar melalui berbagai program, termasuk Berani Sehat.
Hingga saat ini, sekitar 217 ribu masyarakat Sulawesi Tengah telah mendapatkan manfaat layanan melalui program tersebut. Capaian itu, kata Wakil Gubernur, harus dijaga keberlanjutannya dengan memastikan setiap program berjalan secara tepat sasaran, transparan, dan bertanggung jawab.
“Berani Sehat ini sudah sangat membantu masyarakat kita. Karena itu, kita harus menjaga program ini agar manfaatnya terus dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Gubernur menekankan pentingnya pencegahan kecurangan atau fraud dalam penyelenggaraan Program JKN. Menurutnya, praktik kecurangan tidak hanya berpotensi menimbulkan pembengkakan biaya, tetapi juga dapat membuat pelayanan kesehatan menjadi tidak efektif dan tidak efisien.
“Kalau fraud kita biarkan terus-menerus, akan terjadi pembengkakan biaya. Di sisi lain, pelayanan menjadi tidak efektif dan tidak efisien,” jelasnya.
Wakil Gubernur meminta seluruh pihak yang terlibat dalam pelayanan kesehatan, mulai dari rumah sakit, dokter, tenaga medis, tenaga kesehatan, koder hingga pengelola administrasi, menjalankan tugas sesuai kompetensi dan kewenangan masing-masing.
“Kalau pelayanan dilakukan oleh dokter umum, jangan ditulis sebagai pelayanan dokter spesialis. Itu juga merupakan fraud yang harus kita hindari,” tegasnya.
Karena itu, Wakil Gubernur meminta para direktur rumah sakit untuk terus mengingatkan seluruh jajaran agar bekerja sesuai kapabilitas dan kewenangannya.
“Fraud merugikan kita sendiri dan juga dapat berdampak hukum. Karena itu, mari kita saling mengingatkan dan bersama-sama mencegahnya,” kata Wakil Gubernur.
Selain kesehatan, Wakil Gubernur menekankan pentingnya pembangunan sumber daya manusia melalui pendidikan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, kata dia, terus melakukan berbagai upaya untuk menekan angka putus sekolah dan memperluas kesempatan masyarakat memperoleh pendidikan.
Wakil Gubernur berharap sosialisasi pencegahan kecurangan JKN dapat memperkuat pemahaman seluruh pihak mengenai pentingnya menjaga program JKN tetap bersih dan berkelanjutan.
“Kalau kita ingin Indonesia sehat dan kuat, maka JKN juga harus bersih. Mari kita cegah fraud bersama-sama dan memberikan pelayanan kesehatan sesuai aturan serta kebutuhan masyarakat,” pungkasnya.
Kegiatan turut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Dr. Dra. Novalina, M.M., Inspektur I Kementerian Kesehatan, Heru Susanto, SE., MH., CFE, CLA, QHIA, QGIA., Deputi Direksi Wilayah X BPJS Kesehatan, dr. Mokhamad Cucu Zakaria, MHPM., AAAK., beberapa unsur Forkopimda Sulawesi Tengah, kepala OPD terkait, perwakilan tenaga kesehatan kabupaten dan kota.
Biro Administrasi Pimpinan
