Gubernur Sulawesi Tengah Dr. H. Anwar Hafid, M.Si., menegaskan bahwa meritokrasi harus menjadi prinsip utama dalam membangun karier aparatur sipil negara (ASN).
Menurutnya, jabatan harus diraih berdasarkan kemampuan, prestasi, kapasitas, kerja keras, dan kontribusi nyata, bukan karena kedekatan atau hubungan dengan pihak tertentu.
Pesan tersebut disampaikan Gubernur saat memimpin pengambilan sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026, bertema “Berani Berintegritas dan Profesional untuk Sulteng Nambaso”, di halaman parkir Pogombo, Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Selasa (13/10/2026). Sebanyak 441 PNS mengikuti pengambilan sumpah/janji tersebut.
Gubernur mengatakan, penerapan meritokrasi penting untuk mendorong perubahan paradigma birokrasi, dari pola pikir sebagai penguasa menjadi pelayan masyarakat.
Dalam paradigma tersebut, ASN harus memahami bahwa jabatan merupakan amanah yang diperoleh melalui kompetensi dan prestasi, sekaligus tanggung jawab untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
“Birokrat kita harus bergeser dari penguasa menjadi pelayan. Seorang pelayan harus tumbuh karena meritokrasi, bukan patronasi. Artinya, seseorang berkembang karena kemampuan dan prestasinya, bukan karena kedekatannya,” tegas Anwar.
Ia menjelaskan, meritokrasi memberikan kesempatan kepada setiap ASN untuk berkembang sesuai kapasitas, kemampuan, dan hasil kerjanya. Karena itu, setiap pegawai harus terus meningkatkan kompetensi, menunjukkan kinerja, serta menjaga integritas dalam menjalankan tugas.
Prinsip meritokrasi diharapkan menjadi landasan dalam membangun birokrasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang memberikan kesempatan berkembang secara adil berdasarkan kompetensi dan kinerja.
Turut hadir Wakil Gubernur Sulawesi Tengah dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes., Asisten Perekonomian dan Pembangunan Dr. H. Rudi Dewanto, S.E., M.M., Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Dr. Siti Asmaul Husna, S.E., M.M., M.Si., serta para kepala perangkat daerah dan kepala biro di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
( Biro Administrasi Pimpinan )
