POSO – Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. H. Anwar Hafid, M.Si., menekankan pentingnya penguatan koordinasi antarpemerintah daerah, penanganan kebakaran lahan, serta penyusunan program pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Koordinasi yang berlangsung di Resort Siuri, Kecamatan Pamona Selatan, Kabupaten Poso, Jumat (16/10/2026).
Dalam arahannya, Gubernur menyampaikan bahwa rapat koordinasi bukan sekadar pertemuan rutin yang menghabiskan anggaran, melainkan forum strategis untuk menyatukan langkah, memperkuat komunikasi, dan memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan optimal.
“Jadi sehebat apa pun kita, kalau kerja sendiri tidak bisa. Saya Gubernur tentu akan berhasil kalau para bupati berhasil. Kalau para bupati gagal, pasti akan berpengaruh pada kinerja pemerintah provinsi,” tegas Anwar Hafid.
Ia mengingatkan agar pemerintah daerah memprioritaskan program yang mampu mengurangi beban hidup masyarakat dan meningkatkan kemandirian ekonomi. Dua pendekatan tersebut dinilai menjadi kunci dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di tengah keterbatasan anggaran.
“Tugas kita ini sebenarnya cuma satu, yaitu kesejahteraan. Kalau kita mau menyejahterakan rakyat, hanya dua caranya: kurangi beban hidupnya dan berdayakan dia,” jelas Anwar Hafid.
Ia menjelaskan, pemerintah daerah memiliki dua tanggung jawab utama, yakni menjalankan kewenangan pemerintahan daerah sekaligus mendukung pelaksanaan program pemerintah pusat. Karena itu, seluruh tingkatan pemerintahan harus berperan aktif menyukseskan Asta Cita Presiden Republik Indonesia.
Percepat Pelaksanaan Asta Cita di Daerah
Salah satu agenda yang menjadi perhatian Gubernur adalah percepatan program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Menurutnya, program tersebut sangat dibutuhkan masyarakat di daerah yang masih memiliki keterbatasan akses terhadap pelayanan dan pemenuhan kebutuhan dasar.
Dorong Pemerataan Sekolah Rakyat dan Ketahanan Pangan
Ia meminta seluruh pemerintah kabupaten/kota mempercepat kesiapan lahan dan persyaratan pendukung agar pembangunan Sekolah Rakyat dapat direalisasikan secara merata di Sulawesi Tengah.
Pada sektor ketahanan pangan, Anwar Hafid menyampaikan bahwa arah kebijakan pemerintah pusat di Sulawesi Tengah turut memberikan perhatian besar terhadap pengembangan komoditas perkebunan, seperti durian, kakao, pala, dan kelapa.
Antisipasi Defisit Listrik dan Persoalan Antrean BBM
Pemerintah provinsi, lanjutnya, terus berupaya mendorong penambahan pasokan listrik melalui koordinasi dengan pihak terkait agar kebutuhan masyarakat dan aktivitas perekonomian tetap terpenuhi.
Sementara itu, persoalan antrean BBM menjadi perhatian serius karena berdampak langsung terhadap mobilitas masyarakat, kegiatan pertanian, perikanan, dan sektor usaha lainnya.
Rapat koordinasi tersebut diharapkan menghasilkan langkah konkret dalam mempercepat program Asta Cita, memperkuat koperasi desa, memperluas akses pendidikan, meningkatkan produktivitas pertanian, serta menyelesaikan persoalan pasokan listrik dan distribusi BBM.
Turut Hadir Bupati Poso, Ibu dr. Verna Gladies Merry Inkiriwang, M.PSDM.,Anggota DPRD Prov Sulteng,Kapolda Prov Sulteng,Danrem 132 Tadulako,Kejati Sulteng,Kabinda Sulteng,Forkopimda lingkup Prov Sulteng dan Kab.Poso,Para Bupati/Wali Kota se-Sulawesi Tengah,OPD lingkup Prov Sulteng dan Kab Poso,Para Kepala Instansi Vertikal dan BUMN di Sulawesi Tengah,Para Camat Pamona bersaudara.
Biro Administrasi Pimpinan
