Reforma agraria bukan sekadar program pembagian sertifikat tanah, tetapi menjadi langkah strategis untuk mewujudkan keadilan penguasaan lahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Dr. Dra. Novalina, M.M., mengajak seluruh pemangku kepentingan memperkuat sinergi dalam mengawal pelaksanaan reforma agraria di Sulawesi Tengah.
Ajakan tersebut disampaikan Sekdaprov saat membuka Rapat Integrasi dan Koordinasi Akhir Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026 di Aula Kaledo, Rabu (04/11).
“Reforma agraria bukanlah sekadar program pembagian sertifikat tanah semata, melainkan sebuah penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah secara berkeadilan,” tegasnya
Menurutnya, reforma agraria memiliki dua pilar utama, yakni legalisasi aset untuk memberikan kepastian hukum atas tanah masyarakat dan redistribusi tanah sebagai sumber kemakmuran bagi petani serta masyarakat penggarap.
Program ini juga memiliki peran penting dalam mengurangi kemiskinan, menciptakan lapangan kerja di sektor agraris, menyelesaikan konflik pertanahan, serta memperkuat ketahanan pangan melalui pengelolaan lahan yang produktif dan berkelanjutan.
Sekdaprov menegaskan, keberhasilan reforma agraria tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah pusat, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh pihak, mulai dari kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, akademisi hingga partisipasi aktif masyarakat.
“Melalui kesempatan ini, saya mengajak seluruh pihak untuk menyamakan persepsi, memperkuat koordinasi dan berkomitmen penuh mengawal pelaksanaan reforma agraria agar tepat sasaran, transparan dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas,” ujarnya.
Sekdaprov menjelaskan, Sulawesi Tengah memiliki kekayaan sumber daya alam yang besar, mulai dari sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, kelautan hingga pertambangan. Namun, potensi tersebut juga dihadapkan pada tantangan ketimpangan penguasaan tanah, persoalan tata ruang dan konflik agraria struktural yang perlu diselesaikan bersama.
Untuk itu, Sekdaprov menekankan dua fokus utama dalam pelaksanaan reforma agraria di Sulawesi Tengah, yakni penyelesaian konflik dan penguatan kepastian hukum pertanahan, serta penataan akses untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat penerima Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) maupun program perhutanan sosial.
Dalam hal penyelesaian konflik, pemerintah berkomitmen mengawal penyelesaian sengketa pertanahan secara bijak dan berkeadilan, termasuk mendorong percepatan legalisasi aset, pelepasan kawasan hutan adat dan redistribusi tanah objek reforma agraria.
“Kepastian sertifikat tanah bukan sekadar secarik kertas, tetapi sebagai bentuk kedaulatan hukum atas tanah yang digarap oleh para petani dan masyarakat adat selama ini secara turun-temurun,” ungkapnya.
Sekdaprov berharap rapat integrasi dan koordinasi akhir GTRA ini mampu menghasilkan langkah konkret, memperkuat kolaborasi lintas sektor dan menyatukan komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam menyelesaikan persoalan agraria di Sulawesi Tengah.
“Mari kita jadikan forum ini sebagai titik pijak untuk memperkuat kolaborasi, menyatukan langkah dan memastikan bahwa kekayaan bumi Sulawesi Tengah benar-benar dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Sulawesi Tengah menuju Sulawesi Tengah Nambaso,” ajaknya.
Turut hadir Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Tengah Indera Imanuddin, S.H., M.H., QCRO, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Tengah A. Haris, S.E., M.M., unsur Forkopimda, serta pemangku kepentingan lainnya.
(Biro Administrasi Pimpinan)
