Gubernur Sulawesi Tengah, H. Anwar Hafid, menegaskan komitmennya untuk mewujudkan pendidikan dan layanan kesehatan yang inklusif dan gratis bagi seluruh masyarakat Sulteng. Hal itu disampaikannya saat memimpin upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas), Jumat (2/5).
Dalam sambutannya, Gubernur Anwar memaparkan program unggulan Berani Cerdas yang telah resmi diluncurkan pada 13 April lalu bertepatan dengan peringatan HUT ke-61 Provinsi Sulawesi Tengah. Program ini, menurutnya, bertujuan menyediakan layanan pendidikan untuk semua, khususnya pada jenjang SMA, SMK, dan SLB, baik negeri maupun swasta.
“Kami telah menginstruksikan kepada seluruh kepala sekolah agar tidak lagi memungut biaya pendidikan di semua tingkatan tersebut. Termasuk membebaskan biaya praktik kerja industri (prakerin) dan uji kompetensi bagi siswa SMK,” tegasnya.
Ia juga menambahkan, bantuan dana BOS daerah akan dialokasikan tidak hanya untuk sekolah negeri, tetapi juga sekolah swasta yang bersedia menerima. “Saat ini, 90 persen sekolah swasta telah menerima program BOS daerah,” katanya. “Kita ingin pastikan tidak ada lagi anak-anak di Sulawesi Tengah yang tidak bisa bersekolah hanya karena alasan ekonomi.”
Tak hanya itu, program beasiswa Berani juga terus bergulir. Hingga saat ini, tercatat lebih dari 57.000 pendaftar telah mengajukan diri untuk mendapatkan beasiswa. “Insyaallah, harapan saya semua bisa lolos. Karena ini bagian dari komitmen kita untuk mendorong kemajuan SDM di Sulteng,” ujar Gubernur Anwar.
Ia menjelaskan, ada dua kriteria penerima beasiswa: tidak mampu dan berprestasi. Untuk kategori tidak mampu, pihaknya sedang merancang peraturan daerah agar cukup menggunakan surat keterangan dari kepala desa atau kelurahan. Sementara untuk kategori berprestasi, siapa pun berhak, tanpa melihat latar belakang ekonomi keluarga.
Gubernur Anwar juga menyoroti sektor kesehatan. Ia mengungkapkan bahwa mulai 13 April, seluruh warga Sulawesi Tengah bisa mendapatkan pelayanan kesehatan hanya dengan menunjukkan KTP. “Kalau dulu BPJS baru aktif 14 hari setelah pendaftaran, sekarang cukup dengan KTP, langsung aktif. Tidak ada alasan masyarakat tidak bisa berobat,” ungkapnya.
Anggaran besar yang dibutuhkan untuk mewujudkan program ini didapat melalui efisiensi belanja daerah. “Kami potong dari perjalanan dinas, konsumsi, dan operasional pegawai. Itu semua kami alihkan untuk pendidikan dan kesehatan,” tegas Anwar.
Program-program ini, lanjutnya, merupakan bentuk nyata kehadiran negara di tengah masyarakat dan bukti bahwa pemerintah daerah serius dalam membangun masa depan generasi Sulawesi Tengah yang lebih baik.
Foto Widhy, Naskah Sigit (Biro Administrasi Pimpinan Setda Prov Sulteng)