Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Momen ini selain silahturahmi juga sangat tepat dan strategis untuk membangun komunikasi antara Pemerintah Provinsi, kantor wilayah ATR/BPN, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dalam rangka mensinergikan program dan kegiatan Reforma Agraria guna kesinambungan antara Asset dan Akses.
"Untuk itu sehingga nilai manfaatnya benar-benar bisa dirasakan langsung oleh masyarkat".Ujar Pjs.Gubernur Novalina,MM saat Membuka secara resmi Rakor Sinkronisasi Penataan Akses Obyek Reforma Agraria Bidang Pertanahan,bertempat dihotel Swiss Bell, Selasa.(12/11/24).
Ia pun Menyampaikan Reforma agraria adalah salah satu agenda penting dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui redistribusi tanah, serta akses kepada sumber daya yang ada. Reforma agraria bukan sekadar pembagian tanah, tetapi juga mencakup upaya penataan akses yang adil dan berkelanjutan. Dengan begitu, reforma agraria menjadi instrumen untuk mengatasi ketimpangan penguasaan tanah, serta mendukung pembangunan ekonomi desa yang berkelanjutan.
Terlepas dari itu melihat data bidang tanah dari hasil redistribusi tanah obyek reforma di Sulawesi Tengah berjumlah 152.532 bidang tanah sejak tahun 2018 sampai dengan 2023 yang tersebar di 13 Kabupaten/Kota, sementara untuk penataan akses masih 44% yang diterima oleh kepala keluarga, sehingga hal ini belum sesuai amanat Peraturan Presiden nomor 62 tahun 2023 tentang pecepatan reforma agraria.
lanjut Novalina perencanaan pembangunan tahun anggaran 2025 antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang mana disepakati rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Tengah untuk target indikator bidang pertanahan kegiatan penataan akses tahun anggaran 2025 sejumlah 7.000 kepala keluarga atau 6.500 kelompok.
Dengan rencana 10 Kabupaten pada tahun 2025 melalui program redistribusi tanah dengan sub kegiatan penataan akses dalam pemanfaatan tanah obyek reforma bertujuan untuk menekan angka penganguran di desa dan faktor kemiskinan dengan menciptakan lapangan kerja pada sektor pedesaan.
"Semoga dengan adanya kegiatan ini menyatukan langkah dan strategi kita dalam penataan akses pada obyek reforma agraria. agar pelaksanaan reforma agraria di Sulawesi Tengah dapat berjalan lancar dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat".ujarnya
Di akhir sambutannya berpesan pengembangan potensi wilayah harus mempertimbangkan kelestarian lingkungan, aset dan akses agar lahan yang disediakan dapat tetap produktif dan mendukung keseimbangan ekosistem jangka panjang. sehingga obyek reforma agraria dapat mengembangkan kapasitasnya.
"Untuk itu Mari kita optimalkan kolaborasi dan sinergi antar lembaga serta Pemerintah Daerah dan Pemarintah Pusat agar proses penataan akses reforma agraria ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat khusnya Sulawesi Tengah".Tutupnya.
Nara sumbet pada kegiatan ini Kepala Dinas Perkimtan Provinsi Sulawesi Tengah ,Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Sulawesi Tengah serta Kepala Bidang Pertanahan Dinas Perkimtan Sulawesi Tengah.
Turut hadir Para Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, Kepala Bappeda Kabupaten/Kota serta mitra kerja dan stekholder terkait.
Biro Administrasi Pimpinan Setda.Prov Sulteng
