Sebuah langkah kolaboratif antara Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) dan Pemprov Sulteng guna membuka gerbang peluang kerja global secara legal dan aman, diwujudkan pada acara Sosialisasi Peluang Kerja ke Luar Negeri, Penandatanganan Nota Kesepahaman dan Deklarasi Pencegahan Pekerja Migran Ilegal dan Anti Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), bertempat di gedung Gelora Bumi Kaktus (GBK), Selasa (10/6).
Hadir di kegiatan, Menteri P2MI H. Abdul Kadir Karding, S.Pi., M.Si, Sekjen Irjen Pol Dwiyono, S.I.K., M.Si, Dirjen Pemberdayaan Muh. Fachri, S.STP., M.Si, Gubernur Sulteng Dr. H. Anwar Hafid, M.Si, Ketua DPRD Provinsi Sulteng H. Arus Abdul Karim, Kapolda Sulteng Irjen Pol. Dr. Agus Nugroho, S.I.K., S.H., M.H, forkopimda, pejabat dan mitra kerja yang berkomitmen dalam meningkatkan ekosistem pekerja migran yang aman, legal dan bermartabat di Sulteng.
Lewat sosialisasi, Kementerian P2MI ingin memperkuat literasi dan merubah paradigma di kalangan pelajar serta mahasiswa bahwa PMI yang bekerja di luar negeri bukan hanya asisten rumah tangga tetapi juga mencakup berbagai profesi bergengsi seperti peneliti, olahragawan dan lainnya.
Sementara nota kesepahaman yang ditandatangani antara Kementerian P2MI, Pemprov, Pemkab dan Pemkot yang mencakup Sigi, Donggala, Poso, Parigi Moutong dan Palu, menjadi pemantik generasi muda untuk menapaki karir di kancah global sebagai PMI profesional.
Tak kalah penting, Deklarasi Pencegahan Pekerja Migran Ilegal dan Anti TPPO menjadi upaya kolektif dari seluruh pihak untuk melindungi warga negara dari jerat sindikat perdagangan manusia, sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
Dengan kegiatan ini, Sulteng siap menjadi lumbung pekerja migran yang berdaya saing dan mengukir prestasi di pentas dunia.
(Ro Adpim Setdaprov Sulteng)
