Kolaborasi yang kuat antara pemerintah, masyarakat dan organisasi non-pemerintah diyakini dapat membangun ketahanan masyarakat Sulteng dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dan resiko bencana yang kompleks.
“Agar kebijakan yang dihasilkan dapat inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” ucap Asisten Perekonomian dan Pembangunan Dr. Rudi Dewanto, S.E.,M.M menyatakan pentingnya kolaborasi triple helix dalam mitigasi bencana.
Demikian kutipan sambutan tertulis Gubernur Sulteng yang dibaca asisten saat resmi membuka Workshop Kebijakan Tata Ruang dan Konsep Pembangunan Yang Berbasis Iklim dan Minim Resiko Bencana di hotel sutan raja, Kamis (31/7).
Kegiatan yang diprakarsai Yayasan SHEEP Indonesia (YSI) juga diapresiasi sebagai upaya penting dalam meningkatkan pemahaman kebencanaan sebab bencana-bencana alam seperti banjir, longsor dan gempa bumi, terhitung sering melanda Sulteng.
Tak hanya itu, Sulteng lanjut asisten juga dibayang-bayangi dampak deforestasi dan penambangan yang tidak berkelanjutan.
Karena itu, model yang diusung YSI lewat pendekatan berbasis lanskap untuk mengurangi resiko bencana dan perubahan iklim menjadi sebuah keniscayaan.
“Sangat penting bagi pemangku kebijakan untuk merancang strategi tata ruang dan pembangunan yang holistik, yang tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mengintegrasikan prinsip keberlanjutan lingkungan dan mitigasi risiko bencana,” tegasnya terkait pendekatan lanskap yang diusung YSI.
Sementara itu, Direktur YSI Andreas Subiyono mengungkapkan program yang dijalankan menyasar dua lanskap yaitu lanskap Daerah Aliran Sungai (DAS) Palu dan lanskap pesisir Pantai barat Donggala-Palu.
Alasan dipilihnya kedua lanskap karena tingkat resiko yang tinggi pada bencana banjir, gempa dan tsunami.
“Program akan berjalan hingga 2026,” terangnya yang bersama YSI, ikut serta dalam pemulihan wilayah Pasigala pascabencana 2018.
Kegiatan diikuti sejumlah perangkat daerah, instansi vertikal, organisasi profesi, komunitas dan mitra kerja YSI se Pasigala.
(Ro Adpim Setdaprov Sulteng)
