Palu – Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes., memimpin rapat bersama pihak Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sulawesi Tengah di ruang kerjanya, Selasa (12/8). Pertemuan ini membahas percepatan sertifikasi lahan seluas 8 hektar untuk pembangunan Sekolah Rakyat Tadulako Nambaso.
Wagub menargetkan sertifikat lahan tersebut dapat diserahkan pada peringatan Hari Kemerdekaan RI, 17 Agustus 2025 mendatang.
“Apabila semua proses selesai, kami akan melanjutkan pengurusan ke Sekretaris Jenderal. Pemisahan sertifikat jangan terlalu lama, karena ini untuk kepentingan pendidikan anak-anak miskin. Kita wujudkan perintah Presiden yang luar biasa ini,” tegasnya.
Sekolah rakyat ini akan dikelola oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan berlokasi di sekitar area STQ, Jalan Soekarno Hatta, serta dekat hunian tetap (huntap) Talise. Proses administrasi pemisahan sertifikat diupayakan selesai hari ini.
Wagub menambahkan, Sekolah Rakyat Tadulako Nambaso nantinya akan melibatkan tenaga pendidik dan peserta didik dari Sulawesi Tengah, dengan dukungan pendanaan dari pemerintah pusat.
Perwakilan Kanwil BPN, Tyo, menyatakan pihaknya siap mempercepat proses sertifikasi.
“Sebanyak 30 hektar aset tanah Pemprov di kawasan STQ sudah selesai hari ini. Untuk pemecahan 8 hektar lahan sekolah rakyat, kita usahakan bisa rampung juga,” jelasnya.
Pertemuan ini turut dihadiri Asisten Perekonomian dan Pembangunan sekaligus Plt. Kepala BPKAD Provinsi Sulteng, Dr. H. Rudi Dewanto, SE., MM., Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulteng, Drs. Irvan Aryanto, M.Si., serta perwakilan kepala dinas terkait.
Biro Administrasi Pimpinan
