Gubernur diwakili Kadis Kehutanan Provinsi Sulteng Muhammad Neng, S.T., M.M resmi membuka High Level Dialog bertema pendekatan manajemen terintegrasi dan berkelanjutan dalam mendukung Integrated Coastal Management (ICM) and Marine Protected Area (MPA), di hotel Gransya, Kamis (23/10).
Penerapan ICM dan MPA erat kaitannya dengan pembangunan ekonomi biru yang selaras dengan prinsip keberlanjutan lingkungan, kesejahteraan masyarakat serta ketahanan ekosistem di kawasan laut dan pesisir.
Kedua model tata kelola ini diterapkan dalam ASEAN ENMAPS, sebuah proyek pengelolaan jaringan kawasan konservasi laut yang efektif di ekosistem laut besar ASEAN.
ASEAN ENMAPS bertujuan meningkatkan kapasitas pengelolaan kawasan, khususnya perairan di wilayah pesisir dan taman nasional di 3 negara ASEAN yakni Indonesia, Filipina dan Thailand.
Salah satu taman nasional di Indonesia yang ditetapkan dalam proyek ASEAN ENMAPS ialah Taman Nasional Togean di Kabupaten Tojo Unauna.
Dalam sambutan gubernur, Kadis Muh. Neng berterima kasih dan mengapresiasi proyek yang digagas bersama oleh ASEAN Centre for Biodiversity (ACB) dan United Nations Development Programme (UNDP), serta didukung oleh Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan (PKSPL) IPB University, selaku penyelenggara high level dialog.
Harapannya lewat kegiatan ini akan lebih memperkuat jaringan kawasan perlindungan laut dan pesisir serta meningkatkan kolaborasi pengelolaan antar institusi baik dari dalam maupun luar negeri.
Ia lalu menegaskan pesan kunci bahwa masa depan Sulteng sangat ditentukan dari cara kita mengelola kawasan hutan, laut dan pesisir secara terpadu.
Sekaitan dengan itu, beberapa payung hukum konservasi yang kuat serta relevan dengan High Level Dialog sudah dipunyai Sulteng.
Dimulai dari Perda Nomor 10 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K); Perda Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Perda Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan; Perda Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023-2042 hingga Perda Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kelautan dan Perikanan.
"Payung hukum tersebut juga selaras dengan visi Berani Mewujudkan Sulawesi Tengah sebagai Wilayah Pertanian dan Industri yang Maju dan Berkelanjutan tahun 2025-2029," tegas kadis kehutanan menambahkan.
Sementara Direktur Konservasi Kawasan Kementerian Kehutanan RI Sapto Aji Prabowo, S.Hut., M.Sc menegaskan konservasi adalah investasi jangka panjang untuk menjamin keberlanjutan dari kekayaan hutan, laut dan pesisir tetap lestari bagi anak cucu kita di masa depan.
Olehnya itu, high level dialog ditegaskannya sangat krusial menyelaraskan langkah dan kolaborasi para pemangku kebijakan konservasi dari tingkat pusat hingga daerah.
"Saya harap dihasilkan komitmen nyata dalam gerakan aksi kolaborasi menjaga lingkungan," ucapnya.
Turut mengikuti acara, Kadis Kelautan dan Perikanan Sulteng Moh. Arif Latjuba, S.E., M.Si, Bupati Tojo Unauna diwakili kadis pariwisata, perangkat daerah terkait, akademisi dan perwakilan organisasi nonpemerintahan.
Di bagian lain, PKSPL IPB University yang menjadi mitra ACB untuk proyek ASEAN ENMAPS akan melaksanakan penguatan kapasitas pada level Taman Nasional Togean di Ampana, Kabupaten Tojo Unauna, mulai tanggal 26 Oktober hingga 1 November 2025, guna meningkatkan kapasitas masyarakat setempat dalam menerapkan ICM.
Pertemuan lalu ditutup secara resmi oleh Sekretaris Badan PSDN Kementrian Kehutanan Dr Mamat Rahmat bersama dengan Kepala PKSPL IPB University Prof. Dr. Yonvitner.
"Kami akan menentukan kompetensi para pihak dalam mendorong keberlanjutan jangka panjang proyek ini," imbuh Sekretaris Badan PSDN Kemenhut Dr Mamat Rahmat.
(Ro Adpim Setdaprov Sulteng)
