Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. H. Anwar Hafid, M.Si., melalui Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi Tengah, memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Peningkatan Kepatuhan Norma Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang digelar di Gedung Pogombo, Selasa (3/3/2026).
Rakor tersebut diikuti perwakilan perusahaan kawasan industri, serta pemangku kepentingan lainnya. Pertemuan ini menjadi bagian dari langkah strategis Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam memastikan seluruh perusahaan, khususnya di kawasan industri, mematuhi ketentuan ketenagakerjaan dan perizinan yang berlaku.
Dalam arahannya, Gubernur Anwar Hafid menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan berbagai persoalan industri di daerah tanpa harus selalu menjadi isu di tingkat nasional. Menurutnya, pemerintah daerah memiliki kapasitas untuk melakukan pembinaan dan pengawasan secara profesional dan terukur.
“Saya terus meyakinkan kementerian terkait, baik Kementerian Ketenagakerjaan maupun Kementerian Lingkungan Hidup, agar memberikan kepercayaan kepada daerah untuk menyelesaikan persoalan secara baik. Jangan sedikit-sedikit menjadi problem nasional, sementara kita di daerah bisa menyelesaikannya dengan pendekatan kolaboratif,” tegasnya.
Gubernur telah membentuk sejumlah tim pengawasan, mulai dari pengawasan kesehatan dan ketenagakerjaan hingga evaluasi lingkungan hidup.
"Ini merupakan Upaya pemerintah, tidak hanya untuk memastikan kepatuhan perusahaan, tetapi juga berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari aktivitas industri, tegasnya"
Ia mengakui, sebelumnya masih terdapat sejumlah perusahaan di kawasan industri yang belum sepenuhnya memenuhi kewajiban, termasuk terkait dokumen lingkungan.
Namun melalui koordinasi intensif dengan pemerintah pusat dan kementerian terkait, berbagai solusi telah dicapai sehingga proses legalitas dan evaluasi dapat berjalan lebih baik.
Terkait penggunaan TKA, Gubernur menekankan pentingnya pengawasan yang lebih efektif, termasuk melalui penguatan pintu masuk internasional.
Ia mengungkapkan rencana pembukaan penerbangan langsung dari luar negeri ke Sulawesi Tengah untuk mempermudah kontrol dan pengawasan tenaga kerja asing yang masuk ke daerah.
Lebih lanjut, Gubernur juga meminta agar proses perizinan, termasuk pengajuan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) dan dokumen pendukung lainnya, tidak dipersulit sepanjang seluruh persyaratan telah dipenuhi.
Menurutnya, birokrasi yang terlalu lambat dapat menghambat investasi dan pembangunan kawasan industri.
“Kita ingin investasi berjalan, tapi tetap tertib aturan. Kalau ada perusahaan yang belum lengkap izinnya, kita bantu untuk dilegalkan. Jangan dipersulit, tapi juga jangan dibiarkan tidak tertib,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di seluruh perusahaan. Dengan pengalaman panjangnya sebagai mantan camat, ia memahami langsung dampak kecelakaan kerja di lapangan dan menegaskan tidak ingin ada lagi korban akibat kelalaian penerapan standar K3.
Melalui rakor ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mendorong terbangunnya kerja sama yang lebih solid antara pemerintah dan pelaku usaha, termasuk penyusunan nota kesepahaman (MoU) sebagai pedoman bersama dalam pengelolaan tenaga kerja, baik lokal maupun asing.
Gubernur menutup arahannya dengan menegaskan bahwa kehadiran pemerintah bukan untuk mencari kesalahan, melainkan untuk memastikan seluruh aktivitas industri berjalan legal, aman, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat serta perekonomian daerah.
( Biro Administrasi Pimpinan )
