Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. Anwar Hafid, M.Si., menegaskan pentingnya persatuan dan kekompakan seluruh kepala daerah dalam menghadapi tekanan fiskal yang tengah dialami daerah. Hal tersebut disampaikan saat rapat kerja bersama para bupati dan wali kota se-Sulawesi Tengah di Gedung Serba Guna Ahmad Hadi, Kelurahan Matano, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Rabu (13/5/2026).
Dalam arahannya, Gubernur menekankan bahwa pemerintah daerah tidak dapat berjalan sendiri-sendiri dalam menghadapi tantangan pembangunan dan pelayanan masyarakat.
Menurutnya, diperlukan sinergi yang kuat antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota agar roda pemerintahan tetap berjalan optimal di tengah keterbatasan fiskal.
“Dalam kondisi fiskal seperti sekarang, kita tidak bisa berjalan sendiri. Kita harus bersatu. Jika tidak, akan banyak dampak yang kita hadapi di lapangan,” tegas Gubernur Anwar Hafid.
Ia menyebut, meskipun terjadi penurunan transfer ke daerah, pemerintah pusat tetap menghadirkan sejumlah program strategis yang langsung menyentuh masyarakat melalui Program Asta Cita.
Karena itu, ia meminta seluruh kepala daerah menjadikan program tersebut sebagai agenda bersama yang harus disukseskan di daerah.
“Ini menjadi kabar baik. Di satu sisi fiskal kita berkurang, tetapi di sisi lain ada program pusat yang langsung dirasakan masyarakat. Jika kita mampu memanfaatkan Program Asta Cita, maka rakyat tetap melihat pemerintah hadir,” ujarnya.
Menurutnya, masyarakat tidak membedakan apakah program berasal dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah, melainkan melihat sejauh mana pemerintah hadir dan bekerja untuk rakyat.
“Masyarakat tidak melihat ini program pusat atau daerah. Mereka melihat siapa yang bekerja. Maka kita harus tampil di depan,” imbuhnya.
Dalam kesempatan itu, Gubernur memaparkan sejumlah capaian dan tantangan program strategis di Sulawesi Tengah. Untuk Program Koperasi Desa Merah Putih, tercatat telah terbentuk sebanyak 1.981 koperasi di seluruh wilayah Sulawesi Tengah. Namun demikian, pembangunan gerai koperasi masih perlu dipercepat, karena hingga April 2026 baru terealisasi 464 gerai dan yang rampung sepenuhnya baru 16 gerai.
Sementara itu, Program Makan Bergizi Gratis menunjukkan progres yang cukup positif. Dari target 307 unit layanan, saat ini telah terealisasi 228 unit atau sekitar 74,6 persen. Program tersebut telah menjangkau hampir 900 ribu siswa dan melibatkan lebih dari 10 ribu relawan yang turut menggerakkan ekonomi lokal melalui belanja kebutuhan di daerah.
Di sektor kesehatan, Gubernur menyoroti masih rendahnya capaian Program Cek Kesehatan Gratis yang baru mencapai sekitar 12 persen dari target 3 juta jiwa di Sulawesi Tengah. Ia meminta seluruh pemerintah daerah meningkatkan sosialisasi agar masyarakat lebih aktif memanfaatkan layanan kesehatan tersebut.
Pada sektor perumahan, Gubernur mengungkapkan Sulawesi Tengah masih memiliki sekitar 80 ribu rumah tidak layak huni yang menjadi salah satu faktor penyebab kemiskinan daerah.
“Semakin sedikit rumah tidak layak huni, maka semakin rendah angka kemiskinan,” jelasnya.
Pemerintah pun menargetkan percepatan penanganan rumah tidak layak huni hingga mencapai 131 ribu unit. Namun hingga saat ini, realisasi baru mencapai 6.629 unit sehingga dibutuhkan kolaborasi lintas sektor untuk mempercepat penanganannya.
Selain itu, program cetak sawah dengan target 10 ribu hektare juga masih menghadapi sejumlah tantangan meskipun telah mendapat dukungan dari TNI dalam pelaksanaannya.
Gubernur Anwar Hafid juga menekankan pentingnya Program Sekolah Rakyat sebagai langkah strategis dalam membangun sumber daya manusia, khususnya bagi masyarakat miskin ekstrem. Ia menjelaskan, setiap Sekolah Rakyat dapat menampung hingga 1.000 siswa mulai dari jenjang SD hingga SMA dengan pembiayaan penuh dari pemerintah.
Menurutnya, apabila seluruh kabupaten dan kota di Sulawesi Tengah memiliki Sekolah Rakyat, maka sekitar 14 ribu anak dari keluarga desil 1 dan 2 dapat memperoleh akses pendidikan yang layak.
“Ini adalah langkah besar untuk memutus rantai kemiskinan. Bahkan rumah orang tua siswa juga akan diperbaiki,” ungkapnya.
Selain Sekolah Rakyat, pemerintah juga mendorong pembangunan Sekolah Garuda pada jenjang SMA yang diproyeksikan mencetak generasi unggul menuju institusi pendidikan kedinasan dan direncanakan berada di wilayah yang memiliki akses dekat dengan bandara.
Gubernur turut mengingatkan potensi tekanan fiskal ke depan, termasuk kemungkinan berlanjutnya efisiensi anggaran hingga tahun 2027. Bahkan, terdapat daerah yang diperkirakan hanya mampu membayar gaji pegawai hingga bulan September apabila kondisi fiskal tidak segera membaik.
Kondisi tersebut dinilai berpotensi memicu kerawanan apabila tidak dikelola secara baik, khususnya terkait tenaga P3K dan honorer di daerah.
“Tekanan dari luar bisa kita hadapi, tetapi jika gejolak datang dari dalam, itu yang paling berbahaya. Maka saya minta, amankan di dalam,” tegasnya.
Ia juga mengusulkan agar pembiayaan tenaga P3K dapat diambil alih oleh pemerintah pusat guna meringankan beban fiskal daerah.
Di sisi lain, Gubernur mengapresiasi keberhasilan pemerintah daerah dalam menjaga inflasi tetap berada di kisaran dua persen dan meminta capaian tersebut terus dipertahankan. Ia juga menyoroti potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) pasca peringatan Hari Buruh sebagai isu yang perlu diantisipasi bersama melalui penguatan stabilitas ekonomi daerah.
Terkait keamanan daerah, Gubernur menilai sinergi antara pemerintah daerah, TNI, Polri, dan seluruh unsur Forkopimda berjalan dengan baik. Meski demikian, ia tetap mengingatkan seluruh pihak untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gangguan sosial akibat tekanan ekonomi.
Menutup arahannya, Gubernur Anwar Hafid mengajak seluruh kepala daerah untuk terus menjaga kebersamaan dan soliditas dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan ke depan.
“Kita harus tetap solid. Tantangan ke depan tidak mudah, dan perjalanan kita masih panjang. Selama kita bersama, saya yakin kita bisa menghadapi semuanya,” pungkasnya.
Rapat kerja tersebut turut dihadiri Wakil Ketua II DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Syarifudin Hafid, S.H., M.M., unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sulawesi Tengah, para bupati dan wali kota se-Sulawesi Tengah, serta jajaran Pemerintah Provinsi dan pemerintah kabupaten/kota se-Sulawesi Tengah.
BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
